Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom Hadiri Launching Rumah Restorative Justice Kejaksaan

SAMOSIR - Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, ST diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tunggul Sinaga, Plt. Kadis Kominfo Ricky Rumapea menghadiri peresmian rumah perdamaian Kejari Samosir, di Desa Lumban Suhi-suhi

Peresmian rumah perdamaian restorative justice Kejari Samosir tersebut langsung diresmikan oleh Kejati Sumatera Utara Idianto, SH, MH melalui Virtual dan ikuti sejumlah pejabat tinggi Kejari Samosir, Selasa ( 19/07/2022 )

Baca juga: Mohammad Toha: Aparat Penegak Hukum Harus Lebih Proaktif Tangani Mafia Tanah di Bali

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat T Sinaga mengwakili Bupati Samosir mengatakan bahwa Pemerintah Samosir sangat mendukung dan mengapresiasi Kejari Samosir menyediakan rumah perdamaian di Kabupaten Samosir, " Ujar Tunggul Sinaga didampingi Kadis Kominfo Ricky Rumapea

Tunggul Sinaga juga menyampaikan, Dengan adanya rumah perdamaian ini diharapkan dapat membantu penyelesaian permasalahan ditengah tengah masyarakat dan dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, yang menganut pada keadilan restorative, yang mengarah pada kedamaian, "kata Tunggul Sinaga

Baca juga: Direktur SA Institut Dukung Penghentian Kasus Nurhayati Sesuai Mekanisme Hukum

Sementara Kejati Sumatera Utara Idianto, SH, MH melalui virtual yang dirilis Dinas Komunikasi dan Informatika ( Kominfo ) Samosir menyampaikan, Proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative untuk memulihkan kedamaian dan harmoni ditengah masyarakat dan jaksa sebagai penegak hukum harus mengutamakan perdamaian dan pemulihan keadaan semula. 

Penegakan keadilan restorative juga merupakan Perdamaian hakiki yang didukung hukum adat. Dengan demikian restorative Justice dapat menggali kearifan lokal yang menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. 

Baca juga: Singgung Beda Perlakuan Bupati Mamteng dan Bupati Mimika, Tokoh Papua : KPK Jangan Pilih Kasih Usut Kasus Korupsi

Penerapan Restorative Justice juga tertuang dalam RPJM 2020-2024, arah kebijakan dan strategi penegakan hukum pidana dan perdata, strateginya secara spesifik berkaitan dengan keadilan restorative, " tutup Kejatisu dalam Sambutannya. ( Karmel )